IPHI Sampaikan RUU Haji ke DPR

Jakarta-Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menyampaikan Rancangan Undang-Undang Haji ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji di masa datang.

“Kami tadi sudah menyampaikan rancangan undang-undangnya yang langsung diterima oleh Ketua DPR dan mendapat tanggapan positif dari beliau,” kata Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Drs.H. Kurdi Mustofa .

Kurdi Mustofa  mengatakan, pihaknya pada Senin (9/1) mendatangi Gedung DPR RI untuk bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji guna memperbaiki UU No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.  Hadir pula pengurus pusat IPHI di antaranya Ketua II H. Erman Soeparno, Ketua III H. Parni Hadi, Waketum H. Basri Bermanda, Sekretaris I H. Anshori, Ketua OKK H. Abdul Khaliq Ahmad, Ketua Koperhaji H. Sriyono dan Sekre

Menurut Kurdi, rancangan yang disampaikan oleh IPHI adalah apa yang diinginkan oleh Ketua DPR serta Komisi VIII dalam upaya untuk memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Kalangan DPR, tambahnya, menyambut baik wacana bahwa UU No.13 tahun 2008 tersebut harus diperbaiki dan IPHI menilai sejumlah pasal harus diganti karena tidak dapat mengakomodasi kebutuhan umat Islam dalam menunaikan ibadah haji.

Salah satu usulan penting IPHI dalam RUU tersebut adalah perlunya dibentuk suatu badan khusus yang menangani penyelenggaraan haji dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

“Kita juga mengusulkan agar dibentuk suatu badan khusus menangani haji yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden,” kata Kurdi seperti dilansir Antara.

Ketua DPR, katanya, berjanji akan segera membahas RUU tersebut dan diharapkan sudah bisa diselesaikan menjadi UU pada Juli 2012 Selain menyampaikan kepada DPR, tambahnya, IPHI sebelumnya juga telah menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden.

Poin utama dari draf RUU tersebut adalah pemisahan regulator dan operator. Selain itu, juga pembentukan badan khusus haji serta sistem tata kelola keuangan haji. (source:pelitaonline)