Skip to Content

Fraksi DPR Dukung Badan Khusus Haji

Author: | Posted on 1:29 pm

Jakarta-Delapan dari sembilan fraksi di Komisi VIII DPR mendukung usulan pembentukan badan khusus pengelolaan ibadah haji melalui revisi UU Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, sebagian besar fraksi di komisi yang membidangi masalah agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan itu sepakat usulan pembentukan badan khusus haji. Keberadaan badan khusus haji dinilai sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Karding, pada prinsipnya, fraksi-fraksi di Komisi VIII DPR menginginkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan haji, salah satunya pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator yang selama ini diperankan Kementerian Agama (Kemenag).

Semangat pemisahan ketiga peran tersebut bermuara pada usulan pembentukan badan khusus haji yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. “Badan khusus ini fokus mengatur penyelenggaraan haji sehingga lebih profesional,” tegas Karding di Jakarta kemarin.

Politikus PKB ini menjelaskan, perubahan lain yang diinginkan DPR dalam pengelolaan haji antara lain adanya standar minimal dalam pengelolaankeuangandanpenyelenggaraan haji, terutama standar dan ukuran pelayanan terhadap jamaah sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan serta adanya konsekuensi bagi pemberi layanan jika dalam pelaksanaannya ada jamaah yang tidak terlayani dengan baik sehingga jamaah tidak merasa terbebani.

“Nah, perubahan ini yang kita inginkan dalam penyelenggaraan haji,”tandasnya. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat Muhammad Baghowi mengatakan,pembentukan badan khusus haji ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji.Namun, sampai saat ini belum dihasilkan satu kesepakatan di masing-masing fraksi mengenai bentuk badan khusus yang dimaksud.

Pasalnya, pembahasan di DPR belum masuk pada persoalan bentuk badan khusus tersebut. “Sejauh ini belum diketahui apakah nantinya akan berbentuk badan layanan umum (BLU) atau badan nonkementerian setingkat menteri,”kata Baghowi.

Menurut dia,selain masalah yang sering terjadi dalam setiap penyelenggara haji, keinginan pemisahan antara regulator dengan operator serta usulan pembentukan badan khusus haji dilatarbelakangi oleh kurang maksimal dan transparannya pengelolaan dana setoran awal jamaah yang jumlahnya hampir mencapai Rp50 triliun.

Bahkan, dalam setahun ini bunganya diperkirakan mencapai Rp1,7triliun.“Padahal jika dana setoran awal itu dikelola secara optimal, biaya haji bisa lebih murah,”terangnya. Senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Golkar Chairunnisa. Menurut dia,pihaknya mendukung usulan pembentukan badan khusus haji, bahkan sejumlah fraksi lainnya sepakat dengan usulan tersebut.

Namun, dia menolak tegas jika usulan pembentukan badan khusus dikaitkan dengan keinginan untuk swastanisasi dan komersialisasi penyelenggaraan ibadah haji. “Yang perlu dicatat, badan ini bukan swasta karena kita tahu swastanisasi haji akan merugikan masyarakat,” tegas Chairunnisa.

Menurut dia, Golkar ingin badan khusus haji berbentuk badan nonstruktural setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan itu nanti meliputi berbagai unsur kementerian seperti dari Kementerian Agama,Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan.“ Jadi,badan seperti itu yang kita inginkan untuk mengatur penyelenggaraan haji, sehingga pengelolaan haji diharapkan lebih profesional dan transparan,”tegasnya. (source: