Kemenag dan DPR Sepakat Percepat Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kementrian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII DPR RI sepakat untuk mempercepat pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BP JPH). Selain itu,  Kemenag juga didorong untuk segera menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kesepakatan ini tertuang dalam simpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Senin, (27/6/2016).

Sebagaimana yang sering terjadi dalam penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya, jemaah haji asal Indonesia kerap kali bermasalah dengan kesehatannya. Hal yang sama pun sangat berpotensi terulang kembali pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengingat hampir 20.468 Calon Jemaah Haji (Calhaj) asal Indonesia berusia di atas 60 tahun plus memiliki catatan penyakit.

Asupan gizi yang baik dinilai menjadi salah satu solusi yang terbaik selain memang harus senantiasa mendapat perlakuan khusus, baik dari petugas maupun dari pendamping. Namun, terkadang jemaah haji asal Indonesia sering kali mengalami keterlambatan pasokan katering. Tidak adanya standar layanan haji (SOP) membuat keadaan menjadi semakin rumit ketika hal-hal buruk terjadi, termasuk dalam masalah katering ini. Padahal, dengan postur tubuh yang kecil ala Asia Tenggara, jemaah haji Indonesia senantiasa berjuang ekstra keras untuk tetap survive menghadapi aktivitas haji yang padat serta jemaah haji dari negara lain yang membludak.

Maka dari itu, mereka harus didukung dengan makanan-makanan yang berkualitas dan tepat pada jam-jam yang telah disepakati. Karena, keterlambatan bisa saja membuat pola makan jemaah tidak teratur hingga menyebabkan jatuh sakit. Sekalipun katering tidak telat, bukan berarti masalah selesai. Terkadang, banyak makanan yang sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan lidah jemaah haji Indonesia.