Skip to Content

Efek Pajak Haji dan Umrah, Mulai Banyak Dibentuk Komite Pengendali Harga

Author: | Posted on 3:57 am
Sejumlah negara turut memberikan reaksi terhadap kebijakan pajak dari pemerintah Arab Saudi. Hal demikian karena kebijakan tersebut berdampak pada ongkos penyelenggaraan ibadah haji. Baru-baru ini, pemerintah Kuwait meluncurkan Komite Pengawasan dan Pengendalian Harga Karavan Haji. Salah satu tujuan pembentukan komite tersebut adalah untuk memastikan biaya pelaksanaan ibadah haji tetap terjangkau bagi umat. Menurut Menteri Agama, Awqaf dan Peradilan Kuwait Fahad Al-Afasi, komite tersebut dibentuk langsung oleh Komite Tertinggi Haji dan Umrah Kuwait. Direktur Haji akan memimpin lembaga dan mulai merancang kebijakan setelah perbincangan dengan otoritas terkait. “Kami menekankan agar jemaah bisa menjangkau harga yang ditetapkan dan tidak tereksploitasi oleh penyelenggara. Komite punya otoritas untuk melaksanakan prosedur yang diperlukan sehingga harga sesuai dengan fasilitas dan layanan,” ujarnya seperti dilansir dari Arab Times Online, Senin (12/03/2018) Ia menjelaskan kalkulasi biaya harus sesuai realita di lapangan, termasuk dalam sistem akomodasi seperti penentuan hotel atau bangunan milik pribadi. “Komite akan melakukan studi menyeluruh untuk memastikan operator karavan memperlakukan jamaah dengan baik,” katanya. Kebijakan ini pun mendapat respon beragam dari beberapa pihak. Bahkan, sejumlah operator penyelenggara haji merasa kaget dengan adanya pembentukan komite tersebut. Mereka menilai, komite seperti ini tidak perlu dibentuk. “Kami memastikan pelayanan sesuai dengan harga. Fasilitas yang ditawarkan pun tergantung kondisi di Saudi,” ujar salah satu operator penyelenggara haji yang tidak mau disebutkan namanya. Menurutnya, biaya haji akan terus naik sesuai pasar Saudi. “Biayanya antara 700 dinar Kuwait hingga 2.000 dinar Kuwait,” ungkapnya.