Perlu Aturan Baru Soal Skema Pembayaran Umrah untuk Cegah Masalah

Banyak terjadi kasus gagal berangkat bahkan penggelapan dana jamaah umrah membuat pemerintah sebagai regulator harus bertindak cermat.

 

Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.Terbitnya PMA ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

 

Sementara itu, Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) juga meminta pemerintah menerbitkan regulasi baru terkait pembayaran ibadah umrah yang sering menjadi pintu masuk masalah.Upaya pencegahan ini dilakukan untuk meminimalisasi penipuan biro umrah mengingat selama ini kasus bisnis umrah paling banyak di skema pembayaran.

 

Wakil Ketua Pelaksanaan Umrah dan Haji Khusus Himpuh, Muharom Ahmad mengatakan indikasi bisnis umrah dilakukan dengan cara bertentangan dengan syariah, misalnya penjualan dengan skema ponzi, penggunaan dana talangan yang berpotensi menjerat jemaah dan lainnya.

 

“Dalam konteks pencegahan memasarkan secara MLM atau skema berjenjang atau sistem ponzi belum secara tegas dinyatakan, diikuti aturan selanjutnya dari Kementerian Agama (Kemenag) pelarangan sistem ini disusulkan dalam keputusan ini,” tutur Muharom.

 

Pokok permasalahan umrah, lanjut dia, selama ini biro umrah bermasalah di pola rekrutmen memberangkatkan jemaahnya. Memberangkatkan pendaftaraan awal menggunakan dana berikutnya.

 

Menurut Muharom, apabila pemerintah membentuk aturan turunan ini bisa menjadi sebagai langkah awal pencegahan kepada calon jemaah. Sekaligus menguntungkan dan memudahkan masyarakat memilih biro umrah yang terpercaya dan resmi di Indonesia.

 

“Seluruh aturan membuat setiap pihak mempunyai dasar, bagi regulator maka yang melanggar akan ditindak jadi kegagalan berangkat, ini diawali aturan pencegahan maka Kemenag akan mudah ditindak, ini juga buat masyarakat maka akan dihindari,” papar Muharom.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar Ali menyebut regulasi baru ini diberlakukan untuk membenahi industri umrah.“Saat ini umrah semakin diminati umat Islam sehingga berkembang menjadi bisnis yang besar,” kata dia.Bahkan, dalam setahun rata-rata jemaah umrah dari Indonesia mencapai hampir 1 juta orang.

 

“PMA ini kami buat untuk menyehatkan bisnis umrah sekaligus melindungi jemaah. Selama ini ibadah umrah terganggu oleh pelaku bisnis yang nakal sehingga jemaah rentan menjadi korban,” pungkas Nizar