ABU TOUR, SBL DAN FIRST TRAVEL DALAM PUSARAN MASALAH UMRAH

ABU TOUR, SBL DAN FIRST TRAVEL DALAM PUSARAN MASALAH UMRAH
Mahrus Ali, Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Tidak memerlukan waktu lama, dalam dua tahun terakhir sudah tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) jatuh dan menyisakan dugaan penggelapan dana milik calon jemaah. Tidak tanggung-tanggung, dalam kasus terbaru, pemilik PPIU PT Amanah Bersama Umat (Abu Tour) ditangkap pada Jumat (23/03/2018) dengan tuduhan menggelapkan Rp1,8 triliun dana milik 86.720 jemaahnya. Januari lalu, pemilik PPIU PT Solusi Balad Lumampah (SBL) juga ditangkap dengan tuduhan menggelapkan dana milik 12.845 jamaah yang belum diberangkatkan. SBL menghimpun 30.237 pendaftar dan terkumpul dana lebih dari Rp900 miliar. Kasus besar lain yang kini sedang dalam persidangan adalah First Travel (FT) yang merugikan 63.310 jemaah dengan total kerugian mencapai Rp905 miliar.

Mengapa sering terjadi kasus penggelapan dana calon Jemaah umrah dan gagal berangkat padahal pemerintah telah menerapkan aturan ketat dan mensyaratkan program Lima Pasti Umrah? Dugaan penggelapan dalam angka-angka fantastis tersebut berdasarkan hasil penelitian tim khusus Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) tidak dikarenakan faktor tunggal dari pihak perusahaan semata, tetapi juga karena masyarakat kurang teredukasi secara memadai. Pertama: baik dalam kasus FT, SBL maupun Abu Tour, ribuan calon Jemaah umrah yang gagal berangkat tersebut karena termobilisasi jebakan paket promo di bawah standar biaya aman yang ditetapkan pemerintah dan asosiasi penyelenggara haji dan umrah, yaitu Rp 20 juta atau minimal 1.700 dolar AS (dengan kurs Rp13 ribu senilai Rp 22 juta). Sementara ketiga PPIU tersebut memasang harga banting di kisaran Rp14 juta –Rp16 juta.

Dalam persidangan FT yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Depok baru-baru ini, terungkap dalam surat dakwaan, bahwa FT menjual harga promo sebesar Rp14 juta per Jemaah dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan satu tahun setelah pelunasan. Seiring waktu, terbukti biaya yang dibayarkan oleh jemaah lewat jalur promo tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan ke tanah suci, namun, FT malah makin gencar mempromosikan paket umrah tersebut lewat kerja sama dengan artis, franchise, dan terus memobilisasi pendaftar dari sejumlah mantan jemaah untuk menjadi agen FT. kekurangan biaya akhirnya diambilkan dari pendaftar berikutnya sehingga menjadi ledakan kasus pada akhirnya.

Demikian juga Abu Tour yang tergerus makin dalam ketika calon Jemaah makin menumpuk. Saat masalah melilit, pimpinan Abu Tour mengeluarkan maklumat agar jemaahnya menambah biaya Rp 6 juta dan membawa 2 jemaah lagi dengan biaya normal Rp21 juta, atau menambah biaya Rp10 juta dengan mengajak 1 jemaah lagi dengan biaya Rp21 juta, atau jika tidak membawa calon Jemaah baru, untuk dapat terbang ke tanah suci masih harus menambah biaya Rp15 juta. Maklumat ini ditolak Jemaah, masalah berubah tidak saja soal pemberangkatan tetapi sudah menjadi dugaan penggelapan dana lalu pemilik Abu Tour ditahan polisi dan izin operasionalnya dicabut Kemenag RI.

Kedua, sistem berantai atau multi level marketing (MLM) atau skema piramida. Dalam sistem ini, setiap ada anggota baru berarti perusahaan memeroleh dana segar dari pendaftar. Sebuah PPIU berinisial ARMNK misalnya, menerapkan sistem ini dan dalam setiap pendaftar baru, perusahaan mendapat bagian dana segar, sebagian lagi untuk ‘upline’ dari anggota baru tersebut sehingga anggota baru mendapatkan sokongan dana dari anggota terbaru lagi dan anggota terbaru mendapat potongan berupa voucher yang jika tidak mendapatkan anggota baru lagi maka voucher umrah tidak dapat diuangkan dan hanya bernilai selembar kertas. Meski perusahaan tidak dirugikan sehingga tidak bakal ambruk karena kekurangan dana tetapi sistem ini membebani dan mengandung indikasi penipuan terselubung.

Jika skema ponzy menjebak dengan harga murah, sistem MLM membebani calon jemaah dengan biaya marketing berantai yang tidak sedikit dan tentu menjadi keuntungan perusahaan. Dengan sistem ‘member get member’ ini sebuah travel mengumpulkan banyak jemaah hingga sampai pada titik tertentu jemaah paling bawah tidak mendapatkan tangga lagi untuk mendukung pembiayaannya. Pada titik jenuh inilah sistem MLM tidak konpatibel lagi sehingga ‘end user’ yang makin luas tersebut potensial menjadi korban sistem yang menyimpan bom waktu.

Ketiga, PPIU seperti SBL dalam penelitian di lapangan ternyata menggunakan dua skema sekaligus: Skema ponzi dengan umrah murahnya dan skema piramida dengan program DP umrahnya. Saat ini SBL dituduh menggelapkan dana dan penipuan karena gagal memberangkatkan jamaah akibat kesulitan likuiditas karena sistemnya menyebabkan lebih banyak menimbun ‘hutang’ dengan skema ponzi seperti FT. Sementara sungguhpun dengan skema piramida perusahaan tidak merugi tetapi itu adalah penipuan terselubung. Memobilisasi Jemaah dengan hanya membayar DP umrah ditambah iming-iming tambahan biaya gratis dan segudang bonus yang sebetulnya justru menjadi beban ‘downline’ berikutnya.

Keempat, berdasarkan analisis data dan fakta-fakta baru dalam kasus menumpuknya jemaah gagal berangkat terjadi karena sistem penjualan paket atau program umrah yang berisiko antara lain sistem arisan yang marak di tingkat akar rumput. Pola arisan umrah sepintas terkesan memudah umat berangkat ke tanah suci namun sebenarnya menyimpan bom masalah juga. Mereka mengumpulkan calon jemaah, misalnya 10 orang dengan stimulasi setor Rp3,5 juta berangkat satu orang. Seterusnya hingga bulan kesepuluh, namun ketika ada yang gagal bayar maka seketika menjadi masalah bagi satu unit arisan. Jika ada ribuan titik unit arisan mengalami hal sejenis, maka terakumulasi menjadi problem besar yang sulit tertangani.

Fatwa MUI dan Larangan Kemenag RI
Skema Ponzi yang mengelabuhi maupun sistem arisan dan MLM yang pernah ramai di tengah pengajian dan majelis taklim sebagai bagian dari produk pemasaran travel haji dan umrah sebenarnya sudah dilarang. Setelah dijalankan, sistem tersebut cepat atau lambat pasti memakan korban. Sejak tahun 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang larangan menggunakan cara arisan dalam haji dan umrah karena alasan fikih sebagai berikut: Pertama, arisan haji dan umrah tidak berbeda dengan berhutang kepada orang lain sehingga memberatkan diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan jika ia wafat. Padahal Rasulullah SAW telah melarang seseorang berhutang atau meminjam uang kepada orang lain untuk membayar biaya haji atau umrah.

Kedua, pola arisan mengandung unsur gharar (kesamaran) karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya. Bagaimana jika orang-orang yang telah memenangkan undian tertimpa musibah seperti meninggal dunia atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar sisa kewajiban arisan yang menjadi tanggungannya? Jika dibebaskan pasti mengakibatkan kerugian bagi anggota lain yang belum memperoleh kesempatan memenangkan undian. Jika dibebankan kepada keluarganya akan menimbulkan mudharat bagi anggota keluarga yang tidak ikut arisan haji atau umrah tersebut. Sehubungan dengan hal itu, Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung unsur gharar. Sungguh pun dalam teks hadits hanya melarang jual beli yang mengandung unsur gharar, pada hakekatnya melarang seluruh transaksi yang mengandung unsur gharar. Hal ini dapat dipahami melalui metode qiyas (analogi) yang juga menjadi sumber istimbath hukum fikih.

Sementara terkait hukum MLM haji dan umrah, Kementerian Agama RI sejak tahun 2012 juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan penjualan pogram haji dan umrah dengan sistem MLM. SE yang ditandatangani Dirjen Haji Dr Anggito Abumanyu (waktu itu) merujuk fatwa Dewan Pengawas Syariah MUI Pusat yang mencabut rekomendasi dan Sertifikat sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah produk dari travel umrah ARMNK. Melalui SE yang ditujukan kepada seluruh Kanwil Kemenag se-Indonesia itu Kemenag RI melarang praktik MLM dalam pembiayaan haji dan umrah dan berlaku untuk semua perusahaan penyelenggara haji dan umrah. Selain menimbulkan madlarat ternyata juga belum memiliki landasan hukum operasionalnya.

Pastikan Lima Pasti Aman
Diketahui bahwa ribuan umat tergelincir jebakan harga miring juga karena menyaksikan Jemaah sebelumnya berhasil berangkat ke tanah suci. Mereka tidak menimbang rasionalitas dalam pembiayaan perjalanan semata demi mendapatkan harga banting dengan keyakinan kosong dapat berangkat karena sudah ada yang lebih dahulu berangkat. Celakanya, ada ribuan orang berfikir serupa dan baru sadar ketika benar-benar tidak dapat berangkat ke tanah suci alias terbengkalai di tanah air.

Untuk memastikan dapat diberangkatkan secara lazim, calon Jemaah umrah perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: Jika ada perusahaan menawarkan harga peket di bawah ketentuan regulator, biasanya urusan akomodasi di tanah suci masih ‘dicarikan’ sementara tiket kembali umumnya seperti naik angkot alias nyambung dari Negara ke Negara dan biasanya mencari pesawat kosong berharga miring juga.

Kedua, jika ada perusahaan menawarkan paket umrah murah bayar di depan berangkat tahun berikutnya, dipastikan arus ‘cashflow’ perusahaan bermasalah karena untuk mengurus visa umrah cukup sepekan dan tiket beserta akomodasi hotel dan lainnya dapat dilakukan dalam hitungan pekan juga atau bisa juga merupakan praktik pengumpulan dana untuk diinvestikan kembali dan ini termasuk berisiko tanpa penjaminan.

Jika ada perusahaan yang menerapkan sistem sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipastikan sedang memompa masalah dan ledakannya adalah soal waktu saja. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 dalam hal umrah Negara bertindak sebagai regulator sedangkan masyarakat berperan penuh, maka ketentuan ‘Lima Pasti Umrah’ yang dikeluarkan regulator penting diperhatikan, yaitu: pasti travelnya, pasti program atau jadwalnya, pasti visanya, pasti tiket penerbangannya, dan pasti hotelnya. Selama ini sebagian besar masalah timbul karena terjadi pelanggaran dalam menerapkan aturan sehingga memunculkan para penumpang gelap (free rider) dan pencari untung (rent seeker) di jalur ibadah ini.

Kampanye Lima Pasti Umrah yang dilaksanakan pemerintah adalah dalam rangka tindakan preventif karena langkah kuratif berupa penindakan hukum hanya menyelesaikan tindak pelaku pidananya sementara korban seringkali tetap menjadi korban. Dengan lima kepastian sebelum memutuskan berangkat umrah, masyarakat akan terhindar dari kubangan masalah sebagaimana telah menimpa ribuan Jemaah FT, SBL dan Abu Tour. Wallahua’lam.

*artikel ini pernah dimuat di Harian Terbit pada Senin 2/4/2018.