Terkumpul Rp103 T, Dana Haji Pindah ke BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kini punya wewenang penuh mengelola dana jamaah haji Indonesia yang jumlahnya mencapai Rp 103 triliun.

“Per bulan Februari 2018 dana haji terkumpul sebesar Rp 103 triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” ungkap Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ramadhan Harisman, dalam penjelasan tertulis, beberapa waktu lalu.

Ramadhan menyebutkan dana haji yang selama ini dikelola Kementerian Agama, telah resmi dialihkan kepada BPKH.

Pengelolaan keuangan itu efektif sejak terbit Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 per tanggal 13 Februari 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Sekarang Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mengelola dana haji, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun,” tutur Ramadhan.

Ramadhan menyebutkan dana haji selama ini tersimpan pada dua komponen, yakni di Bank Penerima Setoran BPIH dan pada dana sukuk Indonesia (Kemenkeu). Adapun, dana abadi umat (DAU), penempatannya ada dua, yakni di bank pengelola dana abadi umat dan pada sukuk dana haji Indonesia.

“Dana abadi umat juga sudah dipindahkan kepada BPKH per 28 Februari 2018. Jadi, praktis sekarang pengelolaan dana haji sudah di BPKH,” ujar dia.

Ramadhan menegaskan ketentuan mengenai penempatan dan investasi dana haji itu sudah jelas diatur dalam PP No.5/2018 tentang pelaksanaan UU No.34/2014 tentang Pengelolaan Dana Haji. “Semua menjadi wewenang BPKH. Kemenag tidak punya Tupoksi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. Aturannya diatur dalam PP tersebut,” kata dia.