1000 Koperasi di Aceh Siap Konversi ke Syariah Namun Kekurangan Dewan Pengawas

700 koperasi konvensional di provinsi Aceh telah mengajukan konversi ke syariah. Hal ini disampaikan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Dr Muhammad Yasir Yusuf, MA pada kelas OJK mengajar 2018 di Banda Aceh, Kamis (27/9/2018).

Kegiatan ini dihadiri seratusan Mahasiswa Fakultas Ekonomis Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, di Gedung Museum setempat. “Dari 1.000 koperasi di Provinsi Aceh, ada 700 diantaranya telah mengajukan konversi ke syariah. Namun yang memenuhi syarat secara administrasi hanya 400 koperasi untuk dikonversikan ke syariah,” ujarnya.

Ia mengatakan 400 koperasi tersebut tidak bisa dikeluarkan izin konversi ke syariah karena keterbatasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), ujar tokoh ekonomi Syariah tersebut. Dia mengakui, ketersedian DPS masih sangat terbatas di provinsi paling ujung barat Sumatera merupakan penyebab utama belum keluarnya izin konversi koperasi ke syariah.

Tidak bisa dikeluarkan izin koperasi syariah dikarenakan tidak adanya DPS. Padahal, DPS salah satu syarat koperasi dikonversikan ke Syariah dari konvensional.

“Fakultas Ekonomi Bisnis bersama Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) Aceh beriniasi dan duduk bersama membicarakan problem ini dan kita berharap provinsi Aceh dikhususkan,” ujarnya.

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute, Sukarela Batunggar berkomitmen untuk mendorong bertumbuhkembangnya ekonomi syariah di masyarakat.

“Semua pihak harus mendukung pertumbuhan ekonomi bersyariah di masyarakat dan pertumbuhan ekonomi syariah sekarang ini bergerak lebih baik,” kata Sukarela dalam sambutannya pada acara tersebut.

Dia menyatakan ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang sesuai dengan norma-norma Islam. Selain itu, ekonomi syariah tidak mencari keuntungan semata. “Kapitalis sudah runtuh dan kita mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang sustainable,” kata Sukarela.