Skip to Content

Dubes RI Lakukan Diplomasi Peningkatan Layanan Haji

Author: | Posted on 3:39 pm
Pelaksanaan Haji tahun 2018 dinilai sukses. Namun, masih diperlukan perbaikan-perbaikan di beberapa lini. Dalam hal ini Dubes RI untuk Saudi sekaligus Wakil Tetap RI untuk OKI, Agus Maftuh Abegebriel mengatakan diplomasi dengan Arab Saudi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Di Arab Saudi, pelaksanaan Ibadah Haji tidak hanya merupakan ranah Kementerian Haji dan Umrah saja, akan tetapi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Pedesaan, Kementerian Transportasi, Kementerian Komunikasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Infrastruktur, Kementerian Air dan Listrik, Badan Aviasi Saudi GACA dan lembaga lain. “KBRI harus bisa melakukan komunikasi dengan semua kementerian dan lembaga Arab Saudi ini demi kelancaran dan kenyamanan semua jamaah haji Indonesia,” ujar Agus, Selasa (02/10/2018). Mengingat pentingnya dan strategisnya kementerian-kementerian tersebut, lanjut Agus, maka di setiap selesai pelaksanaan ibadah haji yaitu paling lambat tanggal 16 Dzul Hijjah, dia akan langsung mengirimkan surat terimakasih dan penghargaan tinggi kepada Raja Salman, Putra Mahkota MBS dan semua Menteri terkait serta Gubernur Makkah dan Madinah. “Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga silaturrahim diplomatik yang manfaatnya bisa dirasakan oleh Indonesia sebagai negara pengguna terbesar fasilitas haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi,” ujar Agus. Terkait dengan rencana penambahan kuota haji untuk Indonesia, Agus juga memanfaatkan jalur dan network di Saudi untuk usaha tersebut. Usaha tersebut dimulai dengan mengirim surat diplomatik ke Khadimul Haramain Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan juga Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud juga dengan melakukan pendekatan kepada para Pangeran-pangeran yang dekat Raja seperti Pangeran Sultan bin Salman yang merupakan putra tertua Raja Salman. Sementara itu, mengenai kuota haji, Agus menjelaskan bahwa lembaga yang paling memiliki otoritas ini adalah Diwan Malaki (Royal Court atau semacam Setneg) yang menerima “al-Amru as-Sami”, Perintah Raja. Dari Diwan Malaki ini kemudian diturunkan ke Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Biasanya setelah kebijakan sudah sampai ke Menteri Negara Urusan Luar Negeri (Bukan Menlu) baru Dubes dipanggil untuk diberikan short brief. “Saya akan selalu membangun komunikasi dengan Kementerian Agama RI terkait dengan diplomasi haji ini agar Indonesia selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji,” ujar Agus. KBRI Riyadh juga memanfaatkan Dekrit Raja Salman yang menetapkan Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam festival budaya terbesar di Timur Tengah “Festival Janadiriyah”, untuk penguatan diplomasi haji