Skip to Content

Biaya Haji 2019 Akan Ditentukan Lebih Dini

Author: | Posted on 4:52 am
Haji 2018 usai, pemerintah melalui Kemenag RI sebagai penyelenggara menggelar evaluasi dan berharap dapat menentukan besaran biaya haji 2019 lebih dini. Direncanakan, pemerintah melalui Kementerian Agama RI bersama Komisi VIII DPR RI akan segera membahas besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menargetkan pembahasan BPIH ini sudah dilakukan sebelum pergantian tahun. Ia menilai, semakin cepat perhitungan masalah ini diumumkan, maka calon jemaah yang dijadwalkan berangkat pun bisa segera melunasi biaya yang ditetapkan. “Setelah rapat kerja nasional (Rakernas) evaluasi penyelenggaraan haji 2018, Kementerian Agama (Kemenag) secepatnya akan membuat laporan baik penyelenggaraan dan keuangan, baru dibahas dengan komisi VIII DPR/RI untuk biaya perjalanan ibadah haji 2019,” ujar Menag dalam Rakernas Penyelenggaraan Haji Tahun 1439 H/2018 M baru-baru ini. Ia berharap paling lambat bulan November laporan evaluasi pelaksanaan maupun laporan keuangannya sudah selesai. Kemudian di bulan Desember akan dilakukan pembahasan mengenai biaya perjalanan haji tahun berikutnya. Menag juga berharap sebelum pergantian tahun, sudah diketahui berapa besaran biaya haji. Ini akan memudahkan bagi petugas untuk melakukan persiapan lainnya. “Harapannya sebelum 2019 sudah diketahui berapa besaran biaya haji. Ini memudahkan bagi jemaah yang sudah ditentukan untuk berangkat bisa segera melakukan pelunasan. Lalu, bagi kami (kemenag) juga cukup punya waktu untuk melakukan berbagai persiapan lainnya,” jelasnya. Terkait penggunaan Kereta Cepat Haramain, Menag mengaku belum ada kepastian informasi apakah bisa digunakan oleh jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan haji 2019. Meski demikian, kereta tersebut memang sudah beroperasi secara normal saat ini. Kemenag akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Arab Saudi untuk pemanfaatan fasilitas tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR/RI Ali Taher menyoroti perihal pembiayaan haji ini. Ia meminta adanya perbaikan dalam penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 antara Direktorat Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umrah (PHU) serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Meskipun angka BPIH ditentukan Dirjen Agama, tetapi masukan dari BPKH penting ihwal berapa real cost yang harus diberikan kepada jemaah,” ujarnya.