Skip to Content

WAKALAH ‘KRUSIAL’ DANA HAJI

Author: | Posted on 7:54 pm
Mahrus Em. Al’ab, Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Hari-hari ini pendelegasian wewenang atau ‘wakalah’ dalam pengelolaan dana haji tiba-tiba ramai dibicarakan masyarakat dan memicu kekhawatiran calon haji. Ini bermula dari sikap seorang calon jemaah haji yang tidak terima dipaksa menandatangani surat perjanjian bermaterai agar menyetujui akad wakalah saat menyerahkan dana awal untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Menurutnya, ini bukan akad yang seharusnya disyaratkan suka-rela, tetapi lebih mirip ‘penodongan’ yang diresmikan. Benarkah? Sebelum jauh membahas hal tersebut, ada baiknya kita kaji lebih dahulu tentang seluk beluk ‘wakalah’ dalam pengertian syariat (context of justification) dan praktik zaman Nabi SAW (context of history). Secara leksikal (lughah) dalam literatur fikih muamalah klasik maupun kontemporer menyebut wakalah semakna dengan kata ‘hifzh’ (menjaga), al-dhamah (tanggungan), mewakilkan, mendelegasikan, memberikan mandat (‘tafwidh’ ) dan i’timad (bersandar). Makna operatif wakalah dapat dicermati dalam pengertian gramatikal, bahwa wakalah terjadi jika seseorang meminta kepada pihak lain agar menjadi wakilnya dalam mengelola sesuatu. Pendelegasian wewenang seperti ini diatur dalam syarat dan ketentuan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dasar pemberlakukan wakalah tercantum jelas dalam Alquran antara lain QS Al-Baqarah 283, sejumlah hadis shaheh dan ijma ulama. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW sering mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan harta benda dan lain-lain. Bahkan Nabi SAW sendiri sebelum hijrah ke Madinah sering diberi wewenang oleh penduduk Mekkah untuk menjaga dan mengurus harta benda orang kaya setempat. Itu terkonfirmasi pada pagi hari pertama keberangkatan hijrah, sahabat Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi sebagai wakil (penerima kuasa) menyerahkan amanah atau wuwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan) kepada muwakil (pemberi kuasa). Berdasarkan hal-hal di atas, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan atau didelegasikan dibolehkan syariat. Dalam perkembangan praktik muamalah iqtishadiyah (ekonomi) para ahli merumuskan jika wakalah tersebut bersifat terikat (muqayyad), maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Menurut Madzhab Imam Syafi’i, apabila yang mewakili menyalahi aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut batal demi hukum secara otomatis. Sebaliknya jika akadnya tidak mengikat (muthlaq) maka yang diberi amanah dapat menggunakan delegasi amanah tersebut secara lebih longgar sejauh dalam batasan syariah. Dalam selembar kertas perjanjian atau sighat (kalimat dalam akad mewakilkan) yang disodorkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui pihak atau petugas bank penerima setoran haji (BPS) kepada calon jemaah haji, tertulis point-point yang diminta persetujuan. Secara keseluruhan akad mengandung klausul bahwa jemaah yang membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)/BPIH Khusus memberikan kuasa/wakalah kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola seluruh dana yang dibayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Amanah penuh ini sebenarnya sejak beberapa tahun lalu sudah dibunyikan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Disebutkan bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada kas haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. Secara lebih spesifik, pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014, mengatur bahwa pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus “disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji”. Kewajiban menandatangani akad wakalah diperlukan untuk memastikan jemaah bersedia dananya dikelola oleh BPKH karena jika tidak ada akad wakalah, maka dana akan menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola BPKH, padahal sejak Januari 2018, dana haji secara penuh dikelola BPKH. Dimanakah masalah krusialnya? Bukankah selama ini dana haji juga ditempatkan dalam bentuk sukuk dan investasi lainnya? Dalam penelitian tesis Sifwatir Rif’ah tentang sukuk dana haji, bahkan disimpulkan penempatan dana haji menjadi penyambung nyawa atau darah segar bank-bank syariah yang sedang bergeliat. Simbiosis mutualis ini juga menguntungkan sehingga ‘nilai manfaat’ yang dihasilkan dapat digunakan untuk menutup biaya-biaya tidak langsung (indirect cost) dalam operasional haji, sehingga BPIH stabil di kisaran Rp35-an juta sejak 10 tahun terakhir padahal biaya aslinya sudah di kisaran Rp55-an juta. Mengapa penempatan dan investasi dana haji kini mendapatkan protes dari calon haji? Rupanya, sejak keluar PP No. 05/ 2018, secara fisik calon haji harus menandatangani selembar kertas bermaterai sebagai pelaksanaan undang-undang tanpa penjelasan dan sosialisasi yang memadai. Selain itu, sudah diketahui publik berdasarkan laporan Menteri Keuangan pada tahun 2016 lalu saja, Rp36 Triliun dana haji sudah tersedot untuk pembangunan infrastruktur. Pada ‘infrastruktur’ inilah yang memicu penolakan, sehingga beberapa hari ini Menteri Agama RI dan jajarannya sibuk menangkis bahwa tidak ada kata infrastruktur dalam akad wakalah. Unfortunely, masyarakat telanjur terpapar informasi investasi jangka panjang ini berisiko jika gagal likuidasi, maka keberangkatan calon jemaah haji terancam gagal. Investasi yang dilakukan BPKH sebagaimana diperintah undang-undang agar memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji, dan mereka yang dalam masa tunggu inilah yang mengkhawatirkan kelayakan investasi infrasturtur dimaksud. Semoga penempatan dan investasi BPKH memenuhi unsur seperti diamanahkan undang-undang sehingga calon jemaah haji yang sudah tertekan dalam masa tunggu yang makin lama ini tidak terteror dengan kekhawaritan yang tidak perlu lagi. Wallahua’alm. #tulisan ini pernah dimuat di Harian Terbit pada Selasa, 23 OKtober 2018