Skip to Content

Atasi Masalah Umrah, Kemenag Bentuk Satgas Lintas Kementerian

Author: | Posted on 1:45 pm
Kementerian Agama menyiapkan nota kesepahaman pembentukan satuan tugas (satgas) bersama lintas kementerian dan lembaga, dengan tujuan untuk menangani masalah penyelenggaraan umrah.   Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M  Arfi Hatim mengungkapkan nota kesepahaman (MoU) akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Kominfo.   “Kemenag juga akan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional,”jelasnya.  
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim.
  Arfi menyebutkan, sejumlah persoalan telah muncul dalam penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia. “Karenanya dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi para pihak guna langkah pencegahan dan penanganannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/11/2018).   Menurut dia, nota kesepahaman diperlukan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi kementerian dan lembaga dalam menangani masalah umrah. Dengan model penanganan demikian diharapkan segala potensi permasalahan umrah dapat diminimalkan.   Deteksi Dini Dana Umrah Sejumlah isu muncul dalam pembahasan satgas umrah, salah satunya terkait pengawasan terhadap investasi berbasis ibadah umrah. Perlu diketahui, bahwa OJK sebelumnya telah menghadirkan Satgas Waspada Investasi (SWI). “Nota kesepahaman ini bersifat khusus menyangkut persoalan penyelengaraan umrah. Dibentuk untuk lebih fokus pada penanganan masalah umrah. Kalau SWI lebih umum, menyangkut beragam bentuk penghimpunan dana masyarakat dan investasi,” papar Arfi. Melalui nota kesepahaman mengenai satgas umrah, ungkap dia lebih lanjut, diharapkan dapat terdeteksinya secara dini kegiatan investasi dalam pengelolaan dana umrah yang dihimpun dari masyarakat. Pasalnya, diduga persoalan terkait penyelenggaraan umrah juga melibatkan aktivitas perusahaan tidak berizin umrah atau bukan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dalam menggalang dana umrah. Selanjutnya nota kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Agama dengan kementerian dan lembaga terkait. (manasik/wy)