Skip to Content

Ini Alasan IPHI Dukung Revisi Undang-Undang Haji

Penyerahan IPHI Award 2015 pada Muktamar VI

PEMBUKAAN MUKTAMAR VI IPHI (23-24 Mei 2015)

PENGUKUHAN PENGURUS PUSAT IPHI 2015-2020

Recent News

Author: 2

Tulungagung-Memperoleh Haji yang mabrur merupakan dambaan setiap orang Islam dalam menunaikan ibadah haji ke tanah suci, di samping itu untuk dapat istiqomah menjalankan subutan haji yang diterima bukan hal yang mudah, berkaitan dengan hal tersebut IPHI Tulungagung megadakan pembinaan pasca haji dalam upaya menjaga kelestarian kemabruran haji dan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 Hijriyah/2012 di
Continue Reading »

Author: 2

Jakarta-Sejumlah fraksi di Komisi VIII DPR menilai, penyelenggaraan ibadah haji idealnya ditangani oleh badan nonkementerian setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Rahman Surahman mengatakan, meski sampai saat ini usulan pembentukan badan khusus haji baru sebatas wacana, fraksinya sudah memiliki gambaran tentang bentuk badan yang dinilai ideal
Continue Reading »

Author: 2

Manado-Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) telah berlangsung selama 3 hari yang ditutup Minggu kemarin. Muswil menghasilkan Hi Muhammad Jafar Alkatiri sebagai Ketua  PW IPHI periode (2012-2017) menggantikan Jusup Otolua selaku ketua demisioner. Kegiatan dibuka Sekretaris Provinsi, Rahmat Mokodongan dihadiri Wakil Ketua Umum PP IPHI, Drs. H. Basri Barmanda, M.BA dan Sekretaris
Continue Reading »

Author: 2

Solo-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan menghadiri Rakernas ke-22 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) pada 10 April 2012 di Hotel Diamond Solo. Sekretaris Pengurus Wilayah IPHI Jateng, Drs HM Nur Fauzan Ahmad MA mengatakan Rakernas itu akan dilaksanakan pada 8-10 April 2012. “Rencananya Rakernas IPHI mau diselenggarakan 22 Maret. Tapi, karena menyesuaikan jadwal Pak SBY
Continue Reading »

Author: 2

Semarang-Komisi VIII DPR kini sedang mengkaji pembentukan badan khusus penyelenggara ibadah haji. Upaya tersebut diambil agar Kementerian Agama (Kemenag) bisa lebih fokus dalam menangani persoalan berkaitan dengan pembinaan umat. Selama kurun waktu dua tahun bertugas di DPR, Komisi VIII berpendapat penyelenggaraan haji tidak perlu digabung antara operator, eksekutor, dan evaluator yang kini dilakukan Kemenag tersebut.
Continue Reading »

Author: 2

Solo-Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengusulkan revisi Undang-undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji salah satunya di bagian keuangan. Sekretaris Pengurus Wilayah IPHI Jateng, Drs HM Nur Fauzan Ahmad MA menyampaikan selama ini keuangan penyelenggaraan ibadah haji tidak masuk ke dana abadi umat (DAU) melainkan masuk ke rekening Menteri Agama. Fauzan menuturkan IPHI
Continue Reading »

Page 1,046 of 1,051« First...102030...1,0441,0451,0461,0471,048...Last »