Skip to Content

Drs.H. ABDUL KHALIQ AHMAD

Drs.H. ABDUL KHALIQ AHMAD

Dari Haji Untuk Indonesia

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) meskipun organisasinya ekslusif karena hanya beranggotakan para haji tetapi kiprahnya haruslah inklusif untuk kepentingan bangsa dan Negara. Sebab organisasi sebagai  organisasi kebajikan yang bersifat independen, berakidah Islam dan berasaskan Pancasila, IPHI sesungguhnya  telah dua dasawarsa hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia  pertama kali didirikan  pada tahun 1990 di Jakarta, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1990 bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1410 H. Namun demikian, dirasakan masih  banyak anggota masyarakat, termasuk para alumni haji sendiri yang belum memahami sejarah, keberadaan dan kiprah pengabdian IPHI secara komprehensif.

Hal itulah yang mendasari pria berpembawaan teduh namun memiliki pemikiran strategis serta memiliki spesialisasi di bidang pengkaderan ini bergabung dalam Pengurus Pusat  Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ( PP IPHI) dengan jabatan Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Hubungan Luar Negeri.

Pria yang memiliki latar belakang aktivis ini telah lama  berkiprah di  dunia politik,  ia banyak berkecimpung dalam merumuskan pola dan sistem pendidikan dan pelatihan kader partai serta mengimplementasikannya hingga ke daerah-daerah.

Mantan guru asal Cirebon kelahiran Jakarta 8 Agustus 1961 ini pernah menjadi anggota MPR RI mewakili PPP dan Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI hingga menjadi Sekjen PKB (Partai kebangkaitan Bangsa) yang kemudian menjadi Pekade (Partai Kejayaan Demokrasi) tahun 2003. Selain aktif di organisasi politik, Khaliq juga banyak berkiprah di kegiatan sosial kemasayarakatan bersama  beberapa temannya mendirikan sebuah lembaga kajian yang disebut sebagai ISIS (Institute for Sosial Institutions Studies). Lembaga ini merupakan lembaga advokasi politik dan pelatihan-pelatihan politik terhadap anggota DPRD dan pengurus partai khususnya PPP yang memiliki kemampuan lebih, di mana mereka nantinya akan ditempatkan di posisi strategis intelektual dan managerial.

Dibesarkan dan dididik dalam keluarga santri, H. Abdul Khaliq Ahmad ingin menjadi orang yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Masa kecilnya diisi dengan pendidikan agama dan moral dari kedua orang tuanya. Meskipun ayahnya hanyalah PNS golongan rendah, ayahnya yang berpandangan moderat mengharapkan Khaliq tidak hanya berperan di bidang agama tetapi juga di bidang lain. Setelah Khaliq lulus dari SD, keluarganya hijrah ke Jakarta dan tinggal di sebuah perumahan yang strata sosialnya rendah, Pademangan Barat, sekitar tahun 50-an.

Di saat itulah terjadi pertentangan antara ayah dan ibunya. Ayahnya menginginkan ia masuk sekolah teknik dan tidak perlu masuk pesantren karena di sana hanya cocok untuk orang tua sedangkan ibunya berpikir kalau Khaliq tidak bersekolah di Pesantren, dasar moralnya bisa jelek karena khawatir anaknya bisa terpengaruh oleh pergaulan yang buruk di sekitar rumahnya.

Dengan pertimbangan inilah, orang tuanya sepakat mengambil jalan tengah dengan menyekolahkan Khaliq di sebuah Pesantren di Cirebon lalu masuk Madrasah Tsanawiyah kemudian Madrasah Aliyah. Selama 7 tahun di pesantren itulah, Khaliq mendalami pendidikan agama dan pendidikan umum. Setelah lulus, gurunya menyarankan agar ia melanjutkan kuliah ke IAIN, tapi apa dikata ia sudah mempunyai rencana lain. Ia memutuskan kembali ke Jakarta untuk ikut dalam Proyek Perintis IV bersaing dengan lulusan-lulusan SMA memperebutkan Perguruan Tinggi Negeri.

Waktu itu, program persamaan Madrasah masih relatif baru dan banyak yang meragukan mutu dan kemampuan lulusan Madrasah Aliyah dibandingkan dengan lulusan SMA. Hal inilah yang membuatnya tertantang lalu ‘memberontak’ tidak mengikuti saran dari gurunya. Keputusannya ini ternyata tidaklah salah. Dari 2500 pendaftar, ia menjadi bagian dari 250 orang yang diterima di IKIP (UNJ – red) jurusan PMPKN (Pendidikan Moral Pancasila dan Moral KewargaNegaraan). Kemenangannya ini membuat Khaliq bisa sedikit berbangga hati karena ia berasal dari sekolah Madrasah Aliyah di kota kecil dan sekaligus mengukuhkan namanya sebagai generasi kedua dari Madrasahnya di Cirebon yang diterima di PTN melalui tes.

Sebagai mahasiswa baru, Khaliq mendapati kenyataan bahwa teman-temanya berasal dari berbagai latar belakang etnik, agama dan budaya. Banyak di antara mereka yang aktif di HMI, GMMI, PMKRI, GMKI, dan PMII. Berbekal semangat, keberanian, rasa ingin tahu dan pengalaman bertemu tokoh-tokoh politik yang memiliki jenjang akademis, Khaliq sangat menyukai kuliah-kuliah yang sifatnya diskusi dan seminar dan sempat membuatnya memandang remeh dosen dan kuliah yang hanya mengandalkan text-book.

Untung saja, sikapnya itu hanya perasaan sesaat saja yang merupakan bagian dari proses pembelajarannya. “Ketika kita menemukan yang baru sering kali kita melupakan yang lama, padahal untuk mengenal yang baru kita dapat mengenalnya dari yang lama.” katanya menjelaskan.

Di IKIP, Khaliq menjadi Ketua Pengurus Mahasiswa Jurusan (PMJ), dipercaya menjadi salah satu pengurus Senat Mahasiswa di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial jurusan PMPKN (Pendidikan Moral Pancasila dan Moral Kewarga Negaraan), dan aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa.

Tidak puas dengan kegiatan di kampus, Khaliq aktif dalam berbagai kegiatan di luar kampus. Perlahan namun pasti, Khaliq di awal kuliahnya memulai kegiatan organisasinya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota pada tahun 1981, hingga kemudian ia dipercaya menjadi Ketua Umum PMII cabang Jakarta pada 1986-1987. Setahun kemudian ia memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu ia terpilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) pengurus besar PMII bersama dengan Bapak Alm. Iqbal Assegaf sebagai ketua umum sampai tahun 1991.

Meskipun kuliahnya sempat molor karena lebih sering ‘mengorbankan’ kuliahnya, Khaliq tetap menikmatinya karena ia ingin mencapai sesuatu yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Menurutnya, ada dua kampus yang dia jalani waktu itu. Kampus yang pertama adalah tempat meningkatkan kemampuan analitik akademis dan kampus yang kedua adalah tempat di mana ia memperoleh pendidikan dan latihan kepemimpinan.

Suatu ketika, ia pernah diperhadapkan pada dua pilihan antara mengikuti ujian akhir semester atau mengikuti ‘momentum berharga’ Muktamar Alim Ulama NU di Situbondo 1984. Karena merasa ia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi untuk untuk mengikuti ‘momentum berharga’ itu lima tahun berikutnya, Khaliq memutuskan untuk tidak mengikuti ujian akhir semester. Akibatnya, pada semester berikutnya ia tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah lebih dari 12 SKS dan harus mengulang beberapa mata pelajaran.

Masa perkuliahan mempunyai kenangan tersendiri baginya, sebuah kenangan di mana ia berjuang ingin meraih kompetensi di bidang akademis dan kompetensi di bidang kepemimpinan organisasi. Dalam kesehariannya sebagai mahasiswa, tugas-tugas kuliah ia kerjakan bersama-sama dengan temannya di PMII dan dalam menghadapi ujian, ia lebih sering menggunakan sistem kebut semalam (SKS) dengan bekal bahan-bahan kuliah yang sudah difotokopi dari beberapa temannya yang suka mencatat dan rajin masuk kuliah.

Sewaktu kuliah orang tuanya selalu menanyakan dua pertanyaan yang sulit untuk dijawabnya. “Kapan kamu lulus?”, “Mau bekerja sebagai apa?” Kedua pertanyaan ini tidak pernah ia jawab dan untuk menyudahi pertanyaan itu ia sering kali hanya menjawab “Ya pokoknya nanti luluslah, kalau nanti kerja ya jadi guru”.

Khaliq lulus secara administratif dari IKIP baru pada tahun 1988 karena perbedaan pandangan dengan dosen pembimbing skripsinya. Hampir lebih dari dua semester skripsinya terbengkalai, sedangkan teman-temannya yang lain dalam waktu empat tahun sudah menyelesaikan masa kuliah.

Persis setelah lulus dari IKIP, ia bekerja dalam kegiatan penelitian yang diadakan oleh Pusat Penelitian Pranata Pembangunan UI yang diketuai oleh Rozi Munir selama setahun. Sebenarnya sejak lulus dari IKIP, Khaliq tidak berniat melamar pekerjaan karena profesi sebagai guru sudah ia rangkap semasa kuliah walaupun belum menjadi guru tetap. Diam-diam, Khaliq menyimpan suatu keinginan untuk berperan lebih besar bagi bangsa ini dengan terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga ia bisa turut memperjuangkan nasib guru.

Ketika keluarganya pindah ke Depok di awal tahun 80-an, orang tuanya menyaksikan betapa ‘enaknya’ menjadi pegawai tetap Departemen Agama, yang setiap pagi hendak berangkat dijemput dan kalau pulang diantar. Karena di Depok kebanyakan PNS semua, orang tuanya menjadi terpengaruh dan berkeinginan agar Khaliq juga menjadi pegawai tetap Departemen Agama yang mendapat ‘fasilitas’.

Meskipun mengetahui keinginan orang tuanya ini, Khaliq tetap pada pendiriannya tidak ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil karena melihat PNS pada waktu itu tidak netral. Agar orang tuanya tidak kecewa, Khaliq menyimpan sendirian keputusan dan keinginannya itu dan tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan orang tuanya.

Ijazah baru diambilnya tahun 1991 setelah 3 tahun dibiarkannya ‘berkarat’ di kantor TU IKIP karena sibuk dengan kegiatan partai. Padahal, bagi kebanyakan orang, ijazah adalah gantungan hidup untuk bekerja. “Normal karena itu sebagai sesuatu sarana untuk mendapat kehidupan yangg lebih baik, bukan?” ujarnya menambahkan.

Ia ‘terpaksa’ mengambil ijazah tersebut untuk memenuhi syarat pembuatan visa ke luar negeri. Supaya tidak dianggap tidak menghargai hasil jerih payahnya dan tidak menghargai institusi IKIP, ia memilih memberikan alasan bahwa ijazah itu diperlukannya untuk melanjutkan studinya ke Amerika. “Dengan begitu petugas TU itu tidak sempat marah,” kenangnya sambil terseyum.

Pada tahun 1992, Khaliq melanjutkan studi S2 di UI jurusan Program Pengkajian Ketahanan Nasional (Program Kajian Strategis) untuk meningkatkan kemampuan berpikir sistematis dan naik ke jenjang akademis yang lebih tinggi. Namun karena padatnya kegiatan partai, ia terpaksa menunda untuk sementara waktu penyelesaian studinya.

Setahun kemudian, tahun 1993, ayahnya tercinta meninggal. Dari ayahnya ia mendapat suatu pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. “Kalau mau menghargai diri sendiri hargailah orang lain, menghargai orang lain berarti menghargai diri sendiri,” kata ayahnya. Contoh yang sederhana adalah melalui cara berpakaian. Berpakaian rapih adalah wujud menghormati orang lain, dan dengan sendirinya nanti, penghargaan yang sama juga akan datang dari orang lain. Ayahnya juga mengajarkan agar menghargai pandangan orang lain yang berbeda dan tidak terpancing emosi ketika ada yang mengkritik atau berbeda pandangan politik. “Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dalam dunia politik, karena demokrasi itu syarat kuncinya adalah Agree to disagree (setuju untuk tidak setuju, sepakat untuk tidak sepakat)” ujarnya menekankan.

Kiprahnya di dunia politik tidak lepas dari pengaruh ‘guru politik’ yang dikenalnya semenjak 1989, Matori Abdul Djalil. Setahun setelah lulus dari IKIP Jakarta, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang mengenal dunia politik semenjak tahun 1981 ini, bergabung dengan PPP atas ajakan Matori Abdul Djalil yang pada waktu itu terpilih sebagai sekjen PPP dalam Muktamar PPP di Ancol tahun 1989.

Di PPP, Khaliq bersama teman-temannya terlibat dalam penyusunan dua draft rumusan konsep partai yaitu rumusan sukses pemilu PPP 1992 dan rumusan pola dan sistem pendidikan dan pelatihan kader PPP. Pengalaman ini menurutnya luar biasa karena ia menjadi salah satu konseptor program sukses pemilu PPP 1992 padahal belum pernah ikut pemilu. Meskipun semenjak tahun 1982 ia sudah mempunyai hak suara, ia tidak menggunakan haknya itu karena melihat proses politik di Indonesia saat itu tidak fair dan tidak memberi ruang bagi rakyat untuk mengartikulasikan kehendak dan aspirasi politiknya. Baru pada tahun 1992, ia menggunakan hak suaranya bersamaan dengan pelaksanaan program sukses pemilu PPP 1992. Dalam melaksanakan tugasnya, Khaliq tidak menemui kesulitan yang berarti karena data-data empiris yang diperolehnya dari berbagai arsip nasional dan arsip partai dapat diolah dan dijadikan sebuah rumusan yang nantinya menjadi program dan komitmen partai.

Selain ia membantu Matori dan DPP PPP dalam menyusun konsep-konsep partai, ia juga membantu dalam hal penyusunan pidato politik dan makalah partai bagi Sekjen dan Ketua Umum PPP. Ia mendapat kepuasan tersendiri dalam mengerjakan tugas tersebut, karena ketika sang pemimpin berbicara kepada publik dengan menggunakan bahan yang disiapkannya, itu sama saja dengan ia sendiri yang sedang berbicara. Khaliq menyadari betul bahwa dalam dunia politik, masyarakat lebih melihat siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Jadi, walaupun sama-sama mengeluarkan konsep yang bagus, namun karena yang satu keluar dari seorang tokoh politik kenamaan, yang satu dari rakyat biasa, masyarakat pasti akan memilih mendengar pembicara yang mempunyai nama.

Setelah bergabung dengan PPP selama 3 tahun, Khaliq dipilih menjadi bagian dari dua orang delegasi yang dipilih oleh ketua partai untuk memenuhi undangan dari American Council of Politic Leaders (ACOPL). Ia sadar betul bahwa ia termasuk orang baru di PPP, sehingga ia sangat kaget ketika ketua partai menunjuknya sebagai salah satu delegasi PPP yang akan mengikuti program pertukaran pimpinan muda politik Amerika-Indonesia selama 3 minggu.

Program itu adalah pengalaman internasionalnya yang pertama. Di sana ia dibekali pengetahuan dan wawasan melalui berbagai dialog dan diskusi dengan pimpinan partai republik dan demokrat serta pemimpin-pemimpin muda partai. Ia juga banyak berdiskusi dengan tokoh pers, bisnis dan LSM Amerika. Pengalaman tersebut sangat memberikan andil bagi perjalanan karirnya termasuk posisinya sekarang ini.

Setelah kembali ke Indonesia ia diminta oleh DPP PPP bergabung dalam tim penyusun yang terdiri dari Sri Bintang Pamungkas, Saleh Halib, Aisyah Amini untuk menyusun rancangan GBHN PPP. Berdasarkan hasil Pemilu, PPP mendapatkan 61 kursi, sedangkan saat itu masih ada anggota MPR Perimbangan yang diangkat langsung oleh presiden, sehingga berdasarkan undang-undang, PPP mendapatkan jatah 30 kursi untuk anggota MPR Perimbangan dari unsur partai.

Khaliq termasuk salah satu orang yang diangkat oleh presiden menjadi anggota MPR. Setelah resmi menjadi anggota MPR, ia diminta oleh partainya menjadi anggota Badan Pekerja MPR untuk periode 1992-1997. Teman-temannya dalam BP-MPR adalah Jusuf Kalla, Abdul Latief, Harianto Darnotirto dan lain-lain. Hal ini menambah pengalaman politiknya apalagi ia adalah anggota MPR termuda saat itu, pada usia 31 tahun.

Di tahun 1992 pulalah Khaliq menikahi Etty Dalwiarti, yang kemudian memberikannya dua orang anak yaitu Bagus Mustafa, lahir 15 Juli 1994 saat menjelang muktamar PPP dan Adhi Muzakky, lahir 10 September 1998 saat ia sedang berada di luar kota dalam kegiatan program pelatihan PKB. Ia mengatakan merasa beruntung memiliki mertua yang sudah mengerti dan memaklumi kesibukannya dalam dunia politik sehingga setelah anaknya lahir ia bisa mempercayakan anaknya kepada mertuanya.

Jauh sebelum menikah, Khaliq menceritakan bahwa ia mempunyai pengalaman yang unik bersama ayahnya yang selalu ‘gatal’ menanyakan kapan ia akan menikah. Suatu kali, Khaliq mengajak ayahnya dari Depok ke Kebon Baru, Tebet tanpa memberitahu maksud dan tujuannya. Merasa saatnya sudah tepat dan ingin membuat kejutan, Khaliq berkata, “Pak, lamarkan saya.” “Loh, udah mau kawin?” tanya ayahnya sedikit kaget. Akhirnya di Kebon Baru, Tebet, Khaliq dan ayahnya datang ke rumah calon mertua melamar Etty Dalwiarti untuk menjadi isterinya.

Pada bulan September 1992, calon mertuanya bertanya, “Kapan menikahnya?”. Khaliq menjawab dengan jawaban politis, “Ya akhir tahunlah Pak.” “Akhir tahun itu kapan, Desember atau November?” tanya calon mertuanya. Pertanyaan itu membuat ia harus berpikir keras bagaimana cara menjawab yang benar karena waktu itu ia tidak punya uang sebab sebagai anggota MPR waktu itu, ia hanya menerima honorarium sebesar 350 ribu rupiah per bulan. Setelah dipikirkan dengan matang, pernikahan akan dilangsungkan 29 November 1992.

Khaliq dilantik menjadi anggota MPR 1 Oktober 1992 lalu diangkat menjadi anggota Badan Pekerja MPR pada tanggal 3 Oktober. Mulai dari tanggal 4 Oktober hingga bulan Desember, Khaliq harus masuk base camp bekerja mempersiapkan materi sidang umum MPR 1993 dan terpaksa menginap di hotel. Karena tanggung jawab ini Khaliq tidak bisa maksimal dalam persiapan pernikahannya. Untung saja, ia mempunyai teman-teman dari PMII yang membantu mempersiapkan pernikahannya.

Pada hari H akad nikahnya, beberapa petinggi partai ikut hadir. Matori Abdul Djalil menjadi wali dan istri Matori melakukan Seserahan sedangkan Ismail Hasan Metareum membawakan khotbah nikah. Baginya, hari pernikahannya adalah hari yang sangat berkesan karena beberapa petinggi partai menjadi bagian dari sejarah hidupnya, dan karena itu ia sangat menghormati mereka.

Perjalanan karir politiknya terus berlanjut ketika diadakannya suksesi PPP melalui Mukatamar PPP pada tahun 1994 yang diadakan di Pondek Gede. Karena sejak awal yang merekrutnya masuk PPP adalah Matori, maka ia mengambil pilihan untuk mendukung penuh Matori dalam bersaing dengan calon-calon lain.

Namun sayangnya, perjuangan Matori terhenti oleh suatu ‘ketentuan’ yang menyatakan bahwa siapapun yang menjadi pimpinan partai harus mendapat restu dari Soeharto. Karena berseberangan dengan Soeharto, hasil akhirnya sudah dapat diduga, Matori kalah dalam bursa calon pimpinan umum PPP dan ketua umum yang lama kembali terpilih.

Bersamaan dengan momentum Muktamar PPP, “Dan alhamdulillah, ISIS masih tetap berjalan hingga saat ini, dan lebih berfokus kepada advokasi dan pelatihan politik.” katanya penuh syukur. Sejak awal ISIS mendapat dukungan donor dana dari dua lembaga yaitu The Asian Foundation (TAF) dari Amerika dan FNS dari Jerman.

Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK)
Kemudian sejalan dengan mengerasnya kemauan Soeharto untuk tetap bertahan memegang kekuasaan di negeri ini, Khaliq membantu Matori dan teman-teman mendirikan Paguyuban yang diberi nama Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK) pada tahun 1996. Ia memilih bergabung bersama Matori karena Matori adalah seorang figur yang memiliki idealisme dan bukan pragmatis. Berdasarkan pengalamannya, orang yang idealis tidak akan menyakiti orang lain, sedangkan orang yang pragmatis cenderung hidup untuk dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Ia kagum kepada Matori karena melihat Matori memiliki pendirian yang kuat tetapi tetap terbuka untuk bernegosiasi. Sebagai orang yang teguh memegang prinsip, Matori bisa bergaul dengan kalangan manapun. Kualitas inilah yang membuatnya untuk terus memajukan partai bersama-sama dengan Matori.

Di YKPK, Bambang Triantoro, mantan Sekjen Dekdikbud dan mantan Kasospol ABRI menjabat sebagai Ketua Umum sedangkan Matori sebagai Sekretaris Umum Yayasan banyak dibantu oleh Khaliq dalam berbagai kegiatannya.

YKPK muncul sebagai bentuk perlawanan politik terhadap pemerintahan Soharto yang berperan aktif agar gerakan reformasi semakin solid di tengah masyarakat. YKPK menyelenggarakan Sarasehan Nasional untuk membahas isu-isu politik dan sosial ekonomi dengan melibatkan berbagai tokoh bangsa seperti Kwiek Kian Gie, Siswono Yudohusodo, Jakob Tobing, Wijarnako Kuswoyo, Marzuki Darusman, dan lain-lain serta berbagai tokoh dari berbagai golongan lintas suku, agama dan warna politik.

YKPK juga secara aktif mendukung gerakan mahasiswa yang menyerukan adanya perubahan kepepimpinan nasional hingga pada puncaknya, 21 Mei 1998, YKPK turut mendukung kawan-kawan mahasiswa berdemo di gedung DPR/MPR. Di tengah-tengah proses reformasi yang semakin tidak jelas arahnya saat ini, YKPK tetap terlibat dan tidak menjadi penonton atau penumpang gelap seperti kebayakan orang yang mengaku reformis tetapi sebenarnya merupakan bagian dari unsur yang perlu direformasi. “Kita tahulah siapa orang-orang itu,” tegasnya.

Kini Abdul Khaliq Ahmad berketapan hati untuk berkiprah melalui Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Melalui Muktamar V IPHI di Palembang beberapa waktu lalu, Khaliq menempati pos strategis sebagai Ketua Departemen OKK IPHI Pusat. Satu hal yang menjadi harapannya sekarang ini para haji Indonesia dalam perspektif sejarah adalah komunitas sosial yang menjadi perintis dan pelopor kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, dalam perspektif kekinian dan yang akan datang para haji haruslah menjadi komunitas sosial yang paling depan dalam proses pembaruan dan kemajuan bangsa. (**)