Efek Pajak Haji, Pakistan Subsidi 3, 5 Triliun Rupee

Seperti di Indonesia, penerapan pajak haji juga merepotkan jamaah dan pemerintah di Pakistan, sebagai salah satu negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia bersama Indonesia, Turki, Mesir dan Iran. Hal ini karena hampir semua populasi penduduk negara tersebut adalah muslim. Penyelenggaraan haji pun menjadi bahasan penting bagi pemerintah setempat. Baru-baru ini, Pemerintah Pakistan mengumumkan memberikan subsidi pada pelaksanaan haji tahun 2018.

Subsidi sebesar 3,5 triliun rupee tersebut khusus untuk skema haji pemerintah. Kebijakan ini merupakan respons atas penambahan pajak layanan di Arab Saudi sebesar lima persen. Pemerintah Pakistan memutuskan akan membayarkan biaya tambahan pajak ini daripada memintanya dari jamaah.

Lebih detailnya, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 32 ribu rupee per jamaah. Sumber dari Kementerian Agama setempat mengatakan pemerintah telah sebelumnya berdiskusi dengan pemerintah Saudi.

Awalnya, Saudi meminta pajak sebesar 50 ribu rupee per jamaah Pakistan. Namun setelah negosiasi, akhirnya pemerintah Saudi sepakat menurunkannya menjadi 32 ribu rupee per jamaah.

Sumber yang tidak disebut namanya ini menyebut kebijakan subsidi adalah perintah langsung dari Perdana Menteri Shahid Khaqan Abbasi. “Setelah negosiasi, PM langsung meminta Kementerian Agama untuk membayarkan pajaknya,” ujarnya seperti dilansir dari publikasi The Nation, Jumat (23/3/2018)

Jika 67 persen jamaah pergi haji dalam skema reguler pemerintah, maka dana subsidi yang diperlukan sekitar 3,84 triliun rupee. Kementerian telah mengajukan proposal untuk peningkatan biaya haji namun tidak dikabulkan.

Pakistan akan mengirimkan total sekitar 184.210 jamaah tahun ini. Sebelumnya, Kebijakan Haji 2018 yang disahkan oleh pemerintah federal hanya menyebut 179 ribu kuota. Namun sumber dari Kementerian menyebut pemerintah Saudi Arabia telah menambah 5.000 kuota.