Dikeluhkan Jamaah Soal Fasilitas Mina, Menag Pasrah ke Saudi

Musim haji selesai, tetapi rekeman tentang pelaksanaan haji tahun ini masih belum abis, terutama untuk keperluan evaluasi bagi penyelenggara haji, yaitu pemerintah.

Menjadi seorang pejabat Negara sekaligus Pimpinan Misi Haji Indonesia (Amirul Haj) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji Indonesia, menjadikan Lukman Hakim Saifuddin seringkali harus melihat dan mendengar keluh kesah dan bahagia jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji merupakan suatu keniscayaan baginya.

Ini terjadi saat Menag berkeliling ke tenda jemaah di Mina, Selasa (21/08) malam. keluar dari tenda jemaah, sosok yang mudah dikenali itu langsung disambut jemaah yang meminta swafoto. Salah seorang jemaah, Abdullah Hasim Hasibuan asal Kloter BTH-04, minta agar fasilitas di Mina ditingkatkan.

Saat ditanya, Menag dengan sabar menjawab bahwa tenda yang disiapkan untuk jemaah di Mina memang terbatas. “Sepenuhnya yang memiliki kewenangan di Mina adalah pemerintah Saudi, sementara ini kita tidak bisa minta tambahan fasilitas,” kata Menag.

“Satu-satunya yang bisa kita minta hanya ke maktab untuk karpet tambahan. Itu sementara alternatif yang bisa kita lakukan,” tandas Menag
“Iya, Pak, untuk karpet sudah ditambah.” Jawab jemaah

Menag memang menyadari, titik krusial penyelenggaraan haji saat ini berada di Mina.

“Mobilitas jemaah di Mina sangat tinggi, bolak-balik menuju Jamarat untuk melontar jumrah, hal ini berbeda dengan di Arafah yang jemaah hanya berdiam di dalam tenda,” urai Menag,.

Lain lagi saat Menag bertemu dengan jemaah Ciamis, Jawa Barat. Jemaah yang sedang mengantre di toilet itu minta agar kamar kecil diperbanyak di tahun mendatang. Dengan ramah Menag mohon maaf jika pemerintah belum bisa memberikan yang terbaik.

“Kami mohon maaf belum bisa memberikannuang terbaik, bapak-ibu berdesak-desakan di tenda dan kondisi toilet terbatas, mudah-mudahan semua tambah sabar,” papar Menag yang disambut anggukan jemaah.

Beberapa masukan dari jemaah menurut Menag akan dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan haji. Seperti usulan petugas haji diwajibkan mahir menguasai Bahasa Arab atau Inggris